Dokumen Proyek RSUD Leuwiliang Tidak Utuh

ridwanmuhibi.blogspot.com = | Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor kembali menyambangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Kamis (10/9/2020). Kedatangan mereka kali ini untuk mempertanyakan berkas (dokumen) administrasi dan risalah dasar perubahan pada proyek pembangunan gedung RSUD tersebut.

Tampak hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi (F. Golkar), Ruhiyat Sujana (F. Demokrat), Agus Salim (F. Gerindra), dan Sutisna (F PAN).

Para anggota Dewan ini meminta berkas administrasi serta risalah dasar perubahan proyek pembangunan RSUD Leuwiliang, namun Slamet selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya bercerita kronologis proses perubahan Kontruksi dari Kontruksi Sarang Laba-Laba menjadi Kontruksi Tiang Pancang. Dirinya tidak bisa memberikan berkas tersebut lantaran harus dapat izin dari Dirut (Direktur Utama) RSUD Leuwiliang.

“Kita tidak perlu cerita, karna kita sudah mengetahui cerita tersebut, yang kita butuhkan semua administrasi perubahan tersebut,” tegas Ridwan Muhibi yang kerap disapa Kang Bibih.

Baca :  Warga Sekitar Proyek Kolam Retensi Dihantui Banjir Susulan

Tak berselang lama, Hesti Iswandary dapat hadir setelah dipanggil Slamet. Hesti menjelaskan bahwa, dokumen, data risalah dasar perubahan kontruksi semuanya ada. “Sebentar, Pak Slamet sedang mempersiapkan data-data yang diminta, semuanya ada, tercatat dalam risalah,” jelas Hesti.

Dalam pertemuan tersebut, Hesti menjelaskan bahwa, perubahan pada kontruksi proyek tersebut tidak mengubah begitu saja. Perubahan tersebut tidak hanya semata-mata keinginan pribadi ataupun PPK. bahkan, dia mengaku telah berkonsultasi ke Provinsi sebelum mengajukan perubahan konstruksi pondasi sarang laba-laba menjadi tiang pancang.

Kepada komisi 4, Hesti juga mengaku bahwa, kajian dari Prof. Paulus ahli dalam pondasi itu atas inisiatifnya untuk ‘hier’ pas acara PCM. “Supaya ada kekuatan bahwa bener loh perubahan itu kita lakukan,” katanya lebih lanjut.

Saat ditanya selisih adanya anggaran antara KSLL dan tiang Pancang, Hesti mengaku RAB belum tuntas.

“Jadi saya tidak tau ya ada selisih hasil akhirnya, cuma saya berharap mudah-mudahan tidak menambah biaya,” pungkasnya.

Sedangkan terkait dokumen yang diminta oleh Komisi 4, pihak RSUD Leuwiliang melalui PPK ini belum bisa menyerahkannya utuh. Atas hal itu, anggota KOmisi 4, Ridwan Muhibi memberikan waktu satu hari (Jumat) untuk menyerahkan salinan dokumen secara utuh.

Saat dikonfirmasi, Ridwan Muhibi mengungkapkan adanya administrasi yang belum rapih. Pasalnya, meskipun mereka bilang sudah lengkap administrasi, tapi ketika diminta malah tidak bisa memberikan susunan risalah secara utuh.

“Administrasinya patut kita curigai dan secepatnya kita minta susunan risalah secara utuh,” pungkas Kang Bibih.

Perubahan Diam-diam, Terindikasi Korupsi

Sebelumnya, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor melakukan Sidak ke lokasi proyek pembangunan RSUD Leuwiliang, Kabupaten Senin (7/9). Mereka menemukan adanya kejanggalan, diantaranya pelaksanaan Kontruksi Sarang Laba-Laba yang diubah menjadi tiang pancang.

Menyikapi itu, pengamat Konstruksi dan Pembangunan, Thoriq Nasution mengaku heran dengan perubahan desain pada proyek pembangunan RSUD Leuwiliang tanpa melalui mekanisme yang telah diatur. Karena, untuk mengubah konstruksi maka akan berdampak pada perubahan perubahan arsitektur lainnya.

“Aneh bin ajaib, seharusnya setiap perubahan desain apalagi menyangkut konstruksi tidak semudah itu alasannya (rawan gempa), tentunya harus ada kajian kajian teknis, dan lainnya,” papar Thoriq saat dihubungi Tim LEAD.co.id, Selasa (8/9).

Lebih lanjut dia menekankan bahwa, adanya perubahan desain konstruksi yang dilakukan secara diam diam, maka bisa terindikasi adanya praktik korupsi. Selain itu, lanjut dia, mengubah spesifikasikasi teknis dengan tidak adanya addendum, jelas telah menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Thoriq juga memberi masukan kepada para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berfungsi sebagai pengawasan, agar meminta perhitungan perhitungan konstruksi awal dan juga setelah perubahan kepada ppihak pelaksana proyek.

“Disini nanti akan tampak bila adanya penyimpangan penyimpangan yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” pungkas Thoriq.

Reporter: M. Ikhsan

Editor: Aru Prayogi

BOGOR – Meski pembangunan merupakan bidang Komisi III, DPRD Kabupaten Bogor. Namun, anggota dewan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor kembali mempertanyakan perubahan kontruksi jaring laba-laba menjadi kontruksi tiang pancang saat berkunjung kedua kalinya ke RSUD Leuwiliang, Kamis (10/9/2020).

Kali ini, empat anggota dewan yang datang dari Komisi IV, DPRD Kabupaten Bogor yakni Ridwan Muhibi (F Golkar), Ruhiyat Sujana (F Demokrat), Agus Salim (F Gerindra), dan Sutisna (F PAN). Tanpa ikut serta ketua komisinya, keempat anggota dewan dari Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan rakyat itu kembali meminta administrasi, risalah dasar perubahan kontruksi saat bertemu Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Leuwiliang, Slamet. Namun, Slamet tidak bisa memberikan dengan alasan harus meminta ijin ke Dirut RSUD Leuwiliang Hesti Iswandary.

Tak berselang lama, Hesti Iswandary hadir setelah dipanggil Slamet dan menjelaskan kronologis perubahan tersebut. Tetapi, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang hadir meminta data-data risalah dokumentasi dari awal perencanaan proses perubahan konstruksi tersebut.

"Kita tidak perlu cerita, karna kita sudah mengetahui cerita tersebut, yang kita butuhkan semua administrasi perubahan tersebut,"tegas Ridwan Muhibi (F Golkar) yang kerap di sapa Bibih.

Senada, Ruhiyat Sujana (F Demokrat) mengatakan dirinya sebelum jadi anggota dewan mengawal pembangunan RSUD pertama yang mangkrak.

“Saya tetap akan mengawal agar pembangunan RSUD yang bersumber dari uang rakyat terbangun sesuai dengan siteplant, sehingga gedung yang baru memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan aman dan nyaman, kita disini sama-sama membangun sesuai kapasitas kita,"tegasnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Hesti Iswandary menjelaskan bahwa dokumen, data risalah dasar perubahan kontruksi semuanya ada.

"Sebentar, Pak Slamet sedang mempersiapkan data-data yang diminta, semuanya ada, tercatat dalam risalah dan juga setiap minggu kita ada rapat evaluasi progres pekerjaan antara Kontraktor, MK, dan kita sendiri sebagai User,"jelas Hesti.

Lebih lanjut Hesti menjelaskan, perubahan kontruksi tersebut tidak merubah begitu saja.

"Tidak hanya semata-mata keinginan pribadi ataupun PPK, saya konsultasi bukan ke yang disini tapi ke provinsi juga, saya ikutin sebelum mengajukan. Itukan konsultasi bagaimana kondisinya seperti ini dan mereka sampaikan boleh, yang merubah struktur itu oleh perencana awal, kita konsultasi ke ahlinyakan,"kata Hesti.

Dia melanjutkan, terkait adanya kajian dari Prof Paulus yang disebutnya ahli dalam pondasi, itu atas inisiatif dirinya.

 “Artinya supaya ada kekuatan bahwa bener loh perubahan itu kita lakukan,"katanya lebih lanjut.

Namun, data yang diberikan Slamet (PPK) terhadap Anggota Komisi 4 yang dipinta tidak utuh. Kemudian, Anggota Komisi 4 melalui Ridwan Muhibi memberikan waktu sehari (Jumat) dari pertemuan yang dilakukan (Kamis) sampai ke Anggota Komisi 4 yang hadir.

Kepada awak media, Hesti mengatakan bahwa dengan hadirnya anggota dewan dalam rangka sama-sama kerja.

“Artinya dia membangun juga, kalau saya sih positif saja, dimana sih adanya kekurangan dia akan memperbaiki, itukan kata beliau, ya kita ikut saja,"tegasnya.

Saat ditanya apakah ada selisih atau tidak, anggaran antara KSLL dan Tiang Pancang, dirinya belum bisa menjawab.

"Untuk RAB nya belum-belum tuntas. Inikan tiang pancang, misalkan 24 meter ternyata pas dilapangan tiang pancang 24 meter itu masih bisa, itukan harus terus ketitik terkeras, jadi saya tidak tau ya ada selisih hasil akhirnya, cuma saya berharap mudah-mudahan tidak menambah biaya,"pungkasnya. (Dian Pribadi)